Category Archives: Berita Ekonomi

Penurunan Harga Pangan Daging Sapi Yang Menguntungkan Konsumen

Pada 6 Desember 2024, harga pangan di pasar tradisional dan modern di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama untuk harga daging sapi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah pasar besar, harga daging sapi turun menjadi Rp134.500 per kilogram. Penurunan harga ini memberikan angin segar bagi konsumen yang sebelumnya menghadapi harga daging sapi yang melambung tinggi, terutama menjelang liburan dan musim perayaan.

Menurut para pedagang dan ahli ekonomi pangan, penurunan harga daging sapi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah meningkatnya pasokan daging sapi dari peternak lokal. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan impor daging sapi untuk menstabilkan harga juga turut mempengaruhi turunnya harga tersebut. Pasokan yang cukup membuat pedagang bisa menawarkan harga yang lebih terjangkau kepada konsumen.

Penurunan harga daging sapi ini disambut baik oleh masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang sebelumnya mengeluhkan harga bahan pangan yang terus merangkak naik. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat kini bisa lebih mudah memperoleh bahan pangan berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk persiapan makan keluarga dan perayaan akhir tahun.

Meskipun harga daging sapi mengalami penurunan, pengamat pasar memperkirakan bahwa harga pangan lainnya, seperti beras dan sayur-sayuran, mungkin akan mengalami sedikit fluktuasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun, pemerintah dan asosiasi pedagang pangan optimis bahwa harga pangan secara keseluruhan akan tetap stabil, mengingat pasokan yang cukup dan kebijakan pengawasan harga yang ketat.

Rp10 Ribu untuk Makan Gratis Anak, Ini Tanggapan Emak-Emak soal Kebijakan Prabowo

Leave a reply

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penyesuaian dengan pengurangan anggaran dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak per hari. Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan, terutama dari para orang tua yang mempertanyakan apakah jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.

Presiden Prabowo Subianto: Penyesuaian Berdasarkan Data

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pengurangan anggaran ini didasarkan pada data rata-rata keluarga kelas menengah ke bawah yang memiliki tiga hingga empat anak. Dengan penghitungan tersebut, setiap keluarga mendapatkan alokasi bantuan makan bergizi sebesar Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per hari.

“Jika ditambah dengan bantuan sosial lainnya seperti PKH, total bantuan yang diterima keluarga dapat mencapai Rp2,7 juta per bulan. Dengan kombinasi ini, saya kira pemerintah sudah berupaya maksimal untuk mendukung masyarakat dari berbagai lapisan,” ujar Prabowo.

Namun, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan gizi harian anak-anak.

Kekhawatiran Orang Tua

Beberapa orang tua mengungkapkan bahwa jumlah Rp10 ribu per hari tidak memadai untuk menyediakan makanan bergizi seimbang.

Aca, seorang ibu rumah tangga, menyoroti harga bahan makanan yang terus meningkat. “Harga satu ikat bayam saja bisa mencapai Rp3.000 hingga Rp6.000. Kalau dihitung, Rp10 ribu hanya cukup untuk seporsi nasi dengan telur dan sayur sederhana. Tidak mungkin anak makan menu seperti itu setiap hari,” katanya.

Menurut Aca, kebutuhan gizi anak-anak meliputi karbohidrat, protein hewani, sayuran, buah, dan susu. Dengan anggaran Rp10 ribu, sulit untuk memenuhi semua elemen tersebut secara optimal.

Usulan Kenaikan Anggaran

Beberapa orang tua mengusulkan agar anggaran MBG dinaikkan menjadi Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi.

Nabila (30), seorang ibu dengan dua anak, mengatakan bahwa meskipun Rp10 ribu cukup untuk menyediakan menu sederhana, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan gizi harian yang ideal.

“Anak-anak memerlukan variasi dalam protein hewani untuk mendukung tumbuh kembang mereka, terutama pada masa pertumbuhan,” ujar Nabila.

Pandangan Berbeda: Apakah Rp10 Ribu Sudah Cukup?

Di sisi lain, Laily (34), ibu dari dua anak, menilai anggaran Rp10 ribu per hari masih dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga menengah ke bawah, asalkan digunakan secara bijak.

“Dengan pengelolaan yang tepat, Rp10 ribu bisa mencukupi untuk menyediakan nasi, protein seperti telur atau tahu tempe, serta sayur-sayuran. Bagi keluarga dengan ekonomi terbatas, ini jauh lebih baik dibandingkan anak-anak jajan makanan yang kurang sehat di sekolah,” jelas Laily.

Ia menambahkan bahwa bantuan ini harus tepat sasaran, diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

Harapan untuk Program MBG

Meskipun kebijakan ini telah diberlakukan, para orang tua berharap ada evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas program MBG. Mereka juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan anggaran untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan lebih baik.

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu, dengan tetap memperhatikan kualitas makanan yang disediakan.

Menteri Sri Mulyani Bungkam Soal PPN, Anak Buahnya Beri Sinyal Tetap Naik

Leave a reply

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, kembali memilih untuk bungkam terkait isu rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun isu ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, Sri Mulyani tetap tidak memberikan komentar langsung terkait kemungkinan perubahan kebijakan pajak tersebut. Namun, anak buahnya di Kementerian Keuangan memberikan sinyal bahwa kenaikan PPN mungkin akan tetap dilanjutkan pada tahun 2025.

Dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani tidak memberikan jawaban pasti terkait rencana kenaikan PPN yang sudah diumumkan sebelumnya. Meskipun isu ini menjadi sorotan masyarakat, Menteri Keuangan tersebut lebih memilih untuk tidak mengomentari perkembangan lebih lanjut. Bungkamnya Sri Mulyani terkait topik ini semakin memicu berbagai spekulasi mengenai apakah kebijakan PPN akan tetap dilanjutkan atau ditunda.

Meski Sri Mulyani memilih diam, anak buahnya yang menjabat sebagai pejabat di Kementerian Keuangan memberikan sinyal bahwa rencana kenaikan PPN kemungkinan tetap akan dilanjutkan. Salah satu pejabat tinggi Kementerian Keuangan, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa meskipun ada beberapa tantangan, pemerintah tetap berencana untuk melaksanakan kenaikan PPN guna menggenjot penerimaan negara dan mendukung program pembangunan nasional.

Jika rencana kenaikan PPN benar-benar diterapkan, hal ini diperkirakan akan berimbas pada harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Banyak kalangan, termasuk pelaku bisnis dan masyarakat umum, khawatir dengan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Namun, pemerintah beralasan bahwa kenaikan ini diperlukan untuk menambah pendapatan negara, yang pada gilirannya akan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan.

Kebijakan ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah berpendapat bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan kapasitas fiskal negara, terutama dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan sektor sosial. Di sisi lain, banyak pihak yang menilai bahwa kenaikan pajak dapat menambah beban ekonomi rakyat, terutama mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Meski demikian, pemerintah tampaknya tetap memprioritaskan langkah ini sebagai bagian dari strategi fiskal jangka panjang.

Banyak pihak berharap agar pemerintah memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai rencana kenaikan PPN. Apakah kenaikan tersebut akan berlangsung sesuai rencana atau mengalami penundaan? Pertanyaan ini masih menggantung, dan masyarakat berharap dapat mendapatkan jawaban resmi dari pihak berwenang dalam waktu dekat.

Peluncuran Proyek Agrivoltaic Sebagai Inovasi Energi Terbarukan

Leave a reply

Pada 2 Desember 2024, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, meresmikan proyek agrivoltaic pertama di Indonesia. Proyek ini menggabungkan sistem tenaga surya dengan pertanian, di mana panel surya dipasang di atas lahan pertanian untuk menghasilkan energi listrik sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman di bawahnya. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi sekaligus mendorong keberlanjutan sektor pertanian di tanah air.

Proyek agrivoltaic ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi tantangan kebutuhan energi dan ketahanan pangan secara bersamaan. Dengan menggunakan lahan untuk dua fungsi, yaitu sebagai sumber energi dan area pertanian, agrivoltaic mampu mengoptimalkan penggunaan lahan. Panel surya tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga memberi efek teduh yang bermanfaat bagi tanaman di bawahnya, mengurangi penguapan air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air di sektor pertanian, yang sangat penting di daerah dengan cuaca panas dan kering.

Pembangunan proyek ini melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, Bappenas, serta sektor swasta dan lembaga-lembaga energi terbarukan. Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan langkah penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Menurutnya, penerapan teknologi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan energi hijau yang ramah lingkungan di berbagai sektor, termasuk di bidang pertanian.

Dalam sambutannya, Suharso menekankan bahwa agrivoltaic merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar di bidang pertanian dan energi terbarukan, diharapkan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa merusak lingkungan. Proyek ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon.

Keberhasilan proyek agrivoltaic ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk pengembangan lebih lanjut di berbagai daerah di Indonesia. Bappenas berencana untuk memperluas penerapan teknologi ini ke berbagai daerah lain, terutama yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan energi surya. Dengan meningkatnya permintaan terhadap energi terbarukan dan kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan pangan, agrivoltaic diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara berkembang lainnya dalam menciptakan sistem pertanian dan energi yang saling mendukung.

6,6 Juta Penyaluran Pupuk Hingga UMR Tak Pengaruhi Investasi

Leave a reply

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan telah menyalurkan 6,6 juta ton pupuk hingga akhir tahun 2024. Penyaluran tersebut bertujuan untuk mendukung sektor pertanian, yang selama ini menjadi salah satu sektor vital bagi perekonomian nasional. Meskipun penyaluran pupuk dalam jumlah besar ini diharapkan dapat mendongkrak hasil pertanian, sejumlah pihak mempertanyakan dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia, terutama terkait dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang terus meningkat.

Beberapa pihak yang terlibat dalam dunia bisnis mengungkapkan bahwa meskipun UMR di beberapa daerah mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini tidak langsung berpengaruh pada keputusan investasi yang masuk ke Indonesia. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa meskipun ada penyesuaian UMR di berbagai daerah, investor tetap tertarik menanamkan modal di Indonesia. Sebab, faktor-faktor lain seperti kestabilan ekonomi, kebijakan pemerintah yang pro-investasi, dan potensi pasar domestik masih menjadi daya tarik utama bagi investor.

Dalam sektor pertanian, penyaluran pupuk yang efektif diyakini dapat meningkatkan produksi pangan nasional, terutama bagi petani kecil. Dengan adanya pupuk yang tepat dan terjangkau, diharapkan hasil pertanian dapat meningkat, mendukung ketahanan pangan, dan pada akhirnya memperbaiki perekonomian nasional. Penyaluran pupuk yang masif ini dianggap sebagai salah satu strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

Meski ada kekhawatiran mengenai kenaikan UMR dan distribusi pupuk, para pengamat ekonomi menyatakan bahwa faktor-faktor lain tetap menjadi fokus bagi investor dalam memilih Indonesia sebagai tujuan investasi. Infrastruktur yang terus berkembang, kemajuan teknologi, serta kebijakan pemerintah yang mendorong investasi asing langsung menjadi alasan mengapa banyak perusahaan internasional tetap tertarik berinvestasi di Indonesia. Para investor ini lebih cenderung melihat potensi pasar besar yang dimiliki negara ini ketimbang kekhawatiran sementara terkait penyaluran pupuk atau perubahan dalam upah.

Penyaluran 6,6 juta ton pupuk dan peningkatan UMR tampaknya tidak berpengaruh besar terhadap arus investasi di Indonesia. Meskipun ada beberapa tantangan, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dan potensi pasar yang besar tetap menarik minat investor asing. Dengan fokus pada sektor pertanian dan kebijakan yang pro-bisnis, Indonesia diharapkan bisa menjaga momentum positif dalam menarik investasi sekaligus meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Harga Pangan Akhir November Cabai Rawit Merah Menjadi Rp39.520 Per Kg

Leave a reply

Pada akhir bulan November 2024, harga pangan di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada komoditas cabai rawit merah. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa pasar tradisional, harga cabai rawit merah tercatat mencapai Rp39.520 per kilogram. Kenaikan harga ini turut mempengaruhi daya beli masyarakat, mengingat cabai rawit merah adalah salah satu bahan pangan utama dalam berbagai masakan Indonesia.

Kenaikan harga cabai rawit merah di pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi cuaca yang tidak menentu, terutama curah hujan tinggi yang terjadi di beberapa daerah penghasil cabai. Curah hujan yang tinggi menghambat proses panen dan distribusi cabai ke pasar, menyebabkan pasokan terbatas dan harga menjadi melambung. Selain itu, biaya transportasi yang meningkat akibat harga bahan bakar yang tidak stabil juga turut menyumbang kenaikan harga.

Bagi konsumen, harga cabai rawit merah yang melonjak tajam tentu menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran rumah tangga, terutama bagi mereka yang bergantung pada konsumsi cabai dalam jumlah besar setiap hari. Pedagang di pasar tradisional juga merasakan dampaknya, karena tingginya harga cabai rawit membuat jumlah pembeli berkurang. Beberapa pedagang terpaksa menyesuaikan stok yang mereka jual atau menaikkan harga jual untuk menutupi biaya operasional.

Menyikapi tingginya harga cabai rawit merah, beberapa konsumen beralih ke bahan pangan alternatif untuk menggantikan rasa pedas yang biasanya ditimbulkan oleh cabai. Misalnya, beberapa orang memilih menggunakan cabai rawit kering, cabai keriting, atau bahkan bumbu instan sebagai pengganti. Namun, tetap saja, cabai rawit merah tetap menjadi pilihan utama untuk masakan tradisional yang membutuhkan cita rasa pedas dan segar.

Dalam menghadapi fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong pengelolaan pertanian yang lebih efisien dan berbasis teknologi. Misalnya, dengan meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, dan penguatan sistem distribusi pangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap cuaca yang ekstrem dan membantu menstabilkan harga pangan, termasuk cabai rawit merah.

Memasuki bulan Desember, ada harapan bahwa pasokan cabai rawit merah akan kembali normal seiring dengan perbaikan kondisi cuaca. Meski demikian, harga pangan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk biaya produksi dan transportasi. Oleh karena itu, para konsumen diharapkan dapat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran mereka, sementara pemerintah terus berupaya agar harga pangan tetap terjangkau dan stabil untuk masyarakat luas.

Smelter Disebut Bisa Tekan Penyelundup Timah Dan Topang Ekonomi Daerah

Leave a reply

Pada 26 November 2024, pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa pembangunan smelter (pabrik pemurnian) timah yang sedang berlangsung di Bangka Belitung diprediksi akan memainkan peran penting dalam menanggulangi praktik penyelundupan timah yang selama ini merugikan negara. Smelter yang berkapasitas besar ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi timah dalam negeri sekaligus memastikan bahwa timah yang diproduksi memenuhi standar kualitas internasional dan tidak disalurkan secara ilegal ke luar negeri. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor timah mentah.

Pembangunan smelter timah juga dianggap akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, terutama di Bangka Belitung, yang merupakan salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia. Smelter ini diperkirakan akan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, mulai dari tenaga kerja terampil hingga pekerjaan di sektor pendukung lainnya. Selain itu, keberadaan smelter juga diprediksi dapat meningkatkan daya saing industri timah Indonesia di pasar global, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan dampak positif pada sektor ekonomi lainnya, seperti infrastruktur dan perdagangan lokal.

Menurut Menteri Perindustrian, smelter ini juga akan membantu menciptakan kepastian pasokan timah yang lebih terkontrol dan berkelanjutan, dengan proses pemurnian yang efisien dan ramah lingkungan. Ini sangat penting untuk mencegah praktik penyelundupan timah yang selama ini banyak terjadi karena ketidakberesan dalam distribusi dan kurangnya pengawasan. Dengan adanya smelter yang dikelola secara profesional, diharapkan timah yang dihasilkan dapat dipasarkan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keberadaan smelter timah ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar timah global. Dengan meningkatnya kualitas timah yang diproduksi dalam negeri, Indonesia dapat memperluas pangsa pasar ekspor ke berbagai negara dan memperkuat daya saingnya di industri hilir. Industri hilir timah yang mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, seperti solder, pelapis logam, dan komponen elektronik, juga akan mendapatkan pasokan bahan baku yang lebih stabil dan berkualitas. Ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Indonesia.

Pemerintah Indonesia Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8% Pada 2025

Leave a reply

Pada 24 November 2024, pemerintah Indonesia mengumumkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa pencapaian ini memerlukan dukungan investasi yang signifikan dalam berbagai sektor. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Indonesia diperkirakan membutuhkan total investasi sebesar Rp13.528 triliun, yang akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, sektor industri, serta pembangunan sumber daya manusia.

Sebagian besar dana investasi yang dibutuhkan akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur utama, seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempercepat proses urbanisasi yang berkelanjutan. Pemerintah menilai bahwa investasi di sektor infrastruktur merupakan kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain infrastruktur, sektor industri dan teknologi juga menjadi fokus utama dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam teknologi dan inovasi dipandang sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Program-program pemerintah, seperti pengembangan industri 4.0 dan digitalisasi sektor bisnis, diharapkan dapat menarik investasi asing yang lebih besar, serta mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja di dalam negeri.

Untuk mencapai angka investasi yang dibutuhkan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menarik investasi domestik dan asing. Kemudahan dalam perizinan, insentif pajak, dan reformasi birokrasi menjadi beberapa langkah strategis yang diambil. Pemerintah juga berencana memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara mitra utama, guna membuka peluang investasi lebih luas di pasar global.

Meskipun tantangan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi ini tetap ada, pemerintah optimis bahwa dengan kerja sama yang solid antara sektor publik dan swasta, serta dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat meraih potensi pertumbuhan 8% pada 2025. Dengan investasi yang cukup, diharapkan perekonomian Indonesia akan menjadi lebih berkelanjutan dan siap bersaing di kancah global.

BRI Salurkan KUR Rp158,6 Triliun untuk Dorong UMKM Naik Kelas

Leave a reply

Saat ini, plafon KUR Mikro mencapai Rp100 juta. Namun, menurut Supari, sebagian besar debitur hanya menggunakan pinjaman di kisaran Rp30 juta hingga Rp40 juta. Untuk mendukung inklusi, plafon KUR Mikro dapat disesuaikan hingga Rp50 juta, sementara plafon di atasnya akan diarahkan untuk pelaku UMKM yang memasuki fase pra-graduasi.

“Kriteria graduasi dapat dilihat dari kelancaran pinjaman. Jika pelaku usaha mampu mengelola kredit hingga Rp70 juta selama 3-4 siklus, mereka layak naik kelas ke kredit komersial,” jelas Supari.

Data internal BRI menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang mengakses KUR mengalami peningkatan pendapatan hingga 32%-50% dan peningkatan keuntungan sekitar 34%-38%. Selain itu, pelaku UMKM penerima KUR cenderung mempekerjakan tenaga kerja hingga 28% lebih banyak dibandingkan non-debitur.

Peran KUR dalam Program Prioritas Nasional

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan skema KUR untuk mendukung berbagai program prioritas nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam beberapa rapat kabinet, pemerintah telah menyepakati pemanfaatan KUR untuk program-program seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengembangan sektor perumahan.

“Sejalan dengan program prioritas pemerintah, KUR diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor strategis,” kata Ferry.

Pemanfaatan KUR di Sektor Strategis

Ketahanan Pangan
Sebanyak 30% dari total KUR yang disalurkan digunakan untuk sektor pertanian, mencakup produksi hingga infrastruktur pendukung. Skema ini mendukung petani dan nelayan dalam menjaga stabilitas pasokan bahan pangan.
Makan Bergizi Gratis (MBG)
KUR Mikro dan KUR Kecil diarahkan untuk mendukung usaha di bidang akomodasi makanan dan minuman, termasuk usaha katering dan pengolahan makanan. Selain itu, peternak dan nelayan juga menjadi target utama untuk mendukung program MBG.
Sektor Perumahan
Program KUR juga dapat mendukung usaha kecil di sektor konstruksi dan penyediaan bahan bangunan untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

BRI terus memperkuat perannya dalam mendukung UMKM melalui inovasi skema KUR yang lebih inklusif dan berorientasi pada graduasi. Dengan integrasi ke program prioritas pemerintah, KUR tidak hanya membantu UMKM berkembang tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Jamin Daya Beli Masyarakat Tak Terdampak Kenaikan Tarif PPN

Leave a reply

Pada 22 November 2024, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi yang menjamin bahwa daya beli masyarakat tidak akan terpengaruh signifikan oleh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Dalam pernyataan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa meskipun tarif PPN akan naik menjadi 12 persen, kebijakan ini dirancang untuk tidak membebani konsumen secara berlebihan. Pemerintah menyatakan telah menyiapkan berbagai langkah untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kenaikan biaya barang dan jasa.

Pemerintah berjanji untuk memberikan kompensasi melalui berbagai program sosial dan bantuan langsung tunai bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, ada juga rencana untuk mengoptimalkan distribusi barang-barang kebutuhan pokok agar tetap terjangkau. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat tetap mempertahankan daya beli mereka meskipun ada perubahan tarif pajak. Program-program bantuan ini akan difokuskan pada keluarga miskin dan kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh perubahan ekonomi.

Kenaikan tarif PPN ini, menurut pemerintah, adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan negara yang diperlukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Meskipun ada potensi dampak jangka pendek terhadap harga barang dan jasa, pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan memperkuat perekonomian nasional dan membawa stabilitas fiskal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.