Pada periode Januari hingga Februari 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa angka ini masih dalam batas yang telah direncanakan dalam APBN 2025, yang memproyeksikan defisit sebesar 2,53% dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun. Defisit tersebut terjadi akibat realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp316,9 triliun, sementara belanja negara menembus Rp348,1 triliun.

Meski angka defisit masih terkendali, penurunan penerimaan pajak serta peningkatan rasio utang menjadi perhatian utama. Penerimaan perpajakan hanya mencapai 4,18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas utama seperti batu bara dan kelapa sawit. Selain itu, insentif pajak yang diberikan pemerintah guna menopang daya beli masyarakat turut berkontribusi pada menurunnya pendapatan negara. Di sisi lain, belanja negara terus meningkat untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk subsidi energi dan belanja sosial.

Pemerintah menanggapi situasi ini dengan memperkuat efisiensi anggaran, di mana belanja pusat dan daerah yang mencapai Rp306,69 triliun telah direalokasikan tanpa mengubah postur APBN. Meskipun defisit masih dalam batas wajar, pemerintah tetap perlu melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan fiskal agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Langkah-langkah strategis seperti reformasi perpajakan, optimalisasi belanja, dan pengurangan ketergantungan pada utang diharapkan mampu mengurangi risiko defisit yang lebih besar di masa mendatang.