Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Wahyu Widada, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah intensif melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga serta distribusi beras di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap permintaan dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk memastikan bahwa distribusi beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Wahyu menjelaskan bahwa jajaran Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditkrimsus) Polri akan melakukan pengawasan harian di seluruh penggilingan padi untuk memastikan kepatuhan terhadap HPP yang sudah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan ini sangat penting guna mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan petani maupun negara.
“Polri terus melakukan pemantauan, banyak permasalahan yang kami tangani terkait dengan distribusi beras. Kami berkomitmen untuk memastikan penggilingan padi tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan HPP tetap dijaga,” ujar Wahyu dalam keterangannya pada Sabtu (15/2).
Dukungan untuk Percepatan Swasembada Pangan
Komitmen Polri untuk mendukung percepatan swasembada pangan di Indonesia juga ditekankan oleh Wahyu, sesuai dengan arahan dari Menteri Pertanian Andi Amran dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Polri siap mengawal kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Polri siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan arahan Bapak Prabowo Subianto. Kami akan melaksanakan kebijakan ini dengan sungguh-sungguh,” tambahnya.
Serapan Gabah Sesuai HPP
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembelian gabah petani sesuai dengan HPP yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram adalah langkah penting untuk mendukung kesejahteraan petani. Menurutnya, penurunan HPP dapat berdampak serius, seperti memicu kemiskinan dan kerugian besar bagi petani.
“Jika HPP turun, itu akan mempengaruhi ekonomi petani dan negara. Kita harus menjaga agar HPP tetap stabil,” tegas Amran.
Kesepakatan untuk Serapan Gabah
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Amran juga memfasilitasi kesepakatan antara Perum Bulog dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) untuk menyerap gabah petani setara dengan 2,1 juta ton beras. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan purchase order (PO) yang berlangsung pada Senin (10/2). Selain itu, Bulog juga akan menangani sisa gabah yang mencapai 900 ribu ton secara mandiri.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari target panen raya sebesar 3 juta ton beras, yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil di seluruh Indonesia.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah bersama Polri berkomitmen untuk menjaga kestabilan pasar beras dan mendukung kesejahteraan petani dalam upaya mencapai swasembada pangan di tanah air.