Tag Archives: Ekonomi

Mendag Lepas Ekspor Baja Senilai 1,5 Juta Dolar AS Ke Selandia Baru

Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi melepas ekspor produk baja senilai 1,5 juta dolar AS ke Selandia Baru. Ekspor ini terdiri dari 1.200 metrik ton baja jenis welded beam yang diproduksi oleh PT Gunung Raja Paksi (GRP). Langkah ini menandai komitmen Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk baja di tingkat internasional. Ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk memanfaatkan peluang di pasar global.

Dalam sambutannya, Mendag Budi Santoso menekankan bahwa kualitas produk baja Indonesia telah diakui secara internasional. Produk baja yang diekspor ke Selandia Baru memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh negara tersebut, yang dikenal memiliki regulasi ketat terkait kualitas bahan bangunan. Ini mencerminkan upaya industri baja Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan pasar global.

Ekspor baja ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Dengan menembus pasar Selandia Baru, PT Gunung Raja Paksi tidak hanya memperluas jangkauan bisnisnya tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan sektor industri di dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan-perusahaan lokal dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Mendag Budi Santoso juga mengungkapkan harapannya agar lebih banyak perusahaan Indonesia dapat mengikuti jejak PT Gunung Raja Paksi dalam menembus pasar luar negeri. Ia mendorong pelaku industri untuk memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani oleh Indonesia dengan negara-negara lain, yang memberikan kemudahan akses dan tarif yang lebih kompetitif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung ekspansi bisnis lokal ke pasar internasional.

Dengan pelepasan ekspor baja senilai 1,5 juta dolar AS ini, semua pihak kini diajak untuk menyaksikan bagaimana Indonesia berupaya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama di pasar baja global. Langkah ini tidak hanya menjadi pencapaian bagi PT Gunung Raja Paksi tetapi juga merupakan langkah strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Ini menjadi momen penting bagi industri baja Indonesia untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.

Wajib Pungut: Penyebab di Balik Kenaikan Harga Minyakita?

Harga minyak goreng Minyakita belakangan ini melonjak tajam di pasar, meskipun pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Faktanya, Minyakita dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi, bahkan mencapai Rp18.000 per liter di sejumlah toko. Kenaikan harga ini menuai kecaman dari masyarakat, dan kini Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencurigai bahwa kebijakan wajib pungut yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut berperan dalam tingginya harga minyak goreng tersebut.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi pada Senin (13/1), Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat dalam distribusi Minyakita adalah kewajiban bagi BUMN Pangan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “BUMN Pangan mengalami kesulitan dalam mendistribusikan Minyakita dengan harga yang wajar karena mereka harus memungut PPN. Kami sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mempertimbangkan pelonggaran aturan ini,” kata Iqbal.

Kemendag meyakini bahwa jika kebijakan wajib pungut ini dilonggarkan, harga Minyakita dapat ditekan lebih rendah dan mendekati harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, Iqbal tidak merinci secara detail seberapa besar pengaruh kebijakan tersebut terhadap kenaikan harga minyak goreng di pasaran.

Mengenal Wajib Pungut dan Implikasinya terhadap Harga Minyakita

Wajib pungut merupakan sistem yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menunjuk pihak tertentu, termasuk BUMN, dalam memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN dari transaksi barang dan jasa. Dalam hal ini, BUMN Pangan bertanggung jawab untuk memungut PPN atas transaksi Minyakita. Pemerintah telah menetapkan tarif PPN sebesar 11 persen untuk produk ini, yang langsung menambah biaya produksi dan distribusi.

Aturan mengenai wajib pungut ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.03/2021, yang kemudian diperbarui menjadi PMK Nomor 81 Tahun 2024. Di dalam peraturan tersebut, pihak yang diberikan tugas untuk memungut PPN wajib melaporkan pembayaran pajaknya paling lambat pada akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

Dampak Kebijakan Wajib Pungut terhadap Harga Minyakita

Beberapa ekonom menilai bahwa penghapusan kewajiban PPN untuk Minyakita berpotensi menurunkan harga jual minyak goreng di pasar. Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menjelaskan bahwa jika PPN dihapuskan, harga Minyakita yang kini diperdagangkan di harga antara Rp17.000 hingga Rp19.000 per liter bisa kembali ke harga HET yang telah ditetapkan pemerintah. “Pembebasan PPN akan menurunkan harga Minyakita yang saat ini jauh di atas HET,” ujar Yusuf.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Menurutnya, kebijakan wajib pungut bukanlah satu-satunya faktor penyebab lonjakan harga Minyakita. “Faktor utama yang memengaruhi harga adalah panjangnya rantai pasok Minyakita, yang menyebabkan distribusinya menjadi tidak efisien. BUMN Pangan tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengontrol harga secara efektif,” ujar Huda.

Efisiensi Rantai Pasok: Kunci Pengendalian Harga Minyakita

Huda menjelaskan bahwa meskipun BUMN Pangan bertanggung jawab dalam distribusi Minyakita, panjangnya rantai distribusi menyebabkan harga minyak goreng sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan adanya transaksi yang tidak sesuai prosedur, seperti penjualan antar pengecer yang menambah biaya distribusi.

Pada November 2024, Menteri Perdagangan Budi Santoso sempat mengungkapkan bahwa seharusnya Minyakita didistribusikan melalui jalur yang jelas, mulai dari produsen hingga pengecer. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya transaksi yang tidak sesuai prosedur, yang semakin memperburuk pengendalian harga.

Dengan situasi yang terus berkembang, Kemendag berharap langkah-langkah perbaikan segera dilakukan, baik melalui pelonggaran aturan wajib pungut maupun perbaikan sistem distribusi, agar harga Minyakita bisa terkendali dan kembali sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Fluktuasi Harga Minyak Dunia: Turun Setelah Kenaikan Signifikan

Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan pada perdagangan Selasa (14/1), meskipun masih mendekati level tertinggi dalam empat bulan terakhir. Penurunan harga ini terjadi setelah sebelumnya mengalami kenaikan signifikan sebesar 2 persen pada sesi perdagangan yang lebih awal. Pasar terus memantau dampak dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap sektor minyak Rusia.

Berdasarkan laporan dari Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent turun sebesar US$0,22 atau sekitar 0,27 persen, menjadi US$80,79 per barel. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS juga mengalami penurunan sebesar US$0,16 atau 0,2 persen, menjadi US$78,66 per barel.

Perdagangan minyak ini terjadi setelah Departemen Keuangan AS pada Jumat (12/1) menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan besar, termasuk Gazprom Neft dan Surgutneftegas, serta 183 kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan minyak secara ilegal. Langkah ini diambil untuk menekan industri minyak Rusia dan diperkirakan akan merugikan negara tersebut hingga miliaran dolar setiap bulannya.

Namun, meskipun sanksi tersebut diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap sektor energi Rusia, sejumlah analis menyebutkan bahwa dampak tersebut mungkin akan berkurang. Pasalnya, pembeli dan penjual minyak dunia sudah menemukan cara untuk menghindari dampak dari sanksi yang diterapkan, yang memungkinkan mereka untuk tetap melakukan transaksi meski ada pembatasan.

Robert Rennie, kepala strategi komoditas dan karbon di Westpac, menyatakan bahwa langkah-langkah baru ini dapat mempengaruhi sekitar 800 ribu barel per hari (bpd) ekspor minyak mentah Rusia dalam jangka panjang, serta sebanyak 150 ribu bpd ekspor produk diesel.

Tak hanya itu, enam negara Eropa juga memberikan tekanan pada Uni Eropa (UE) dengan meminta untuk menurunkan batasan harga minyak mentah dan produk olahan Rusia yang telah ditetapkan sebesar US$60 per barel. Tujuan dari permintaan ini adalah untuk semakin membatasi kemampuan Rusia dalam melanjutkan perangnya di Ukraina, dengan menekan pendapatan yang diperoleh dari ekspor energi.

Meskipun harga minyak mentah dunia mengalami penurunan, ketegangan geopolitik yang terus berlangsung dan perkembangan baru dalam kebijakan sanksi tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar energi global. Pasar minyak akan terus memantau langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh negara-negara besar terkait situasi ini.

Senator NTB Minta Himbara Permudah Akses Kredit Bagi Masyarakat

Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Evi Apita, mengajukan permintaan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempermudah proses pengajuan kredit bagi masyarakat. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang lebih baik, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Evi Apita menjelaskan bahwa banyak masyarakat di NTB yang menghadapi kesulitan dalam mengakses kredit untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha dan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh prosedur pengajuan yang rumit dan persyaratan yang terkadang tidak realistis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam akses keuangan yang perlu diatasi agar masyarakat dapat berkembang secara ekonomi.

Himbara, yang terdiri dari bank-bank BUMN, memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Senator Evi menekankan bahwa dengan mempermudah proses pengajuan kredit, Himbara dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mencerminkan harapan bahwa lembaga keuangan milik negara dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam pernyataannya, Evi Apita mengusulkan agar Himbara menerapkan sistem pengajuan kredit yang lebih sederhana dan transparan. Ia menyarankan penggunaan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi dan pengajuan kredit bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan perbankan.

Senator Evi juga menekankan pentingnya memberikan dukungan khusus bagi usaha mikro dan kecil (UMKM) di NTB. Dengan memberikan akses kredit yang lebih mudah, UMKM dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Ini mencerminkan kesadaran akan peran vital UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Himbara menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Mereka berencana untuk melakukan evaluasi terhadap prosedur pengajuan kredit yang ada saat ini dan mempertimbangkan masukan dari Senator Evi Apita. Ini menunjukkan bahwa dialog antara lembaga keuangan dan pemangku kepentingan sangat penting dalam menciptakan solusi yang efektif.

Dengan permintaan Senator Evi Apita kepada Himbara untuk mempermudah akses kredit, semua pihak kini diajak untuk menyaksikan bagaimana perubahan ini dapat berdampak positif pada masyarakat NTB. Keberhasilan dalam meningkatkan akses keuangan akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Ini menjadi momen penting bagi NTB untuk memperkuat fondasi ekonominya melalui peningkatan aksesibilitas layanan keuangan.

Bergabung Dengan BRICS, Indonesia Diprediksi Alami Pertumbuhan Ekonomi Hingga 0,3%

Indonesia resmi bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan prediksi peningkatan hingga 0,3% pada tahun ini.

Pengumuman resmi mengenai keanggotaan Indonesia dalam BRICS disampaikan oleh pemerintah Brasil pada tanggal 6 Januari 2025. Dengan bergabungnya Indonesia, jumlah anggota BRICS kini menjadi sepuluh negara. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyambut baik keputusan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin aktif dalam diplomasi internasional dan kerja sama ekonomi.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3%. Dengan adanya akses yang lebih luas ke pasar negara-negara anggota BRICS, diharapkan akan ada peningkatan dalam perdagangan dan investasi. Ini mencerminkan optimisme bahwa kolaborasi internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Bergabung dengan BRICS juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas jaringan pasar ekspor, terutama di sektor pertambangan dan produk-produk unggulan lainnya. Negara-negara anggota BRICS memiliki potensi besar dalam hal permintaan barang dan jasa dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keanggotaan ini dapat menjadi pendorong bagi sektor-sektor strategis dalam perekonomian nasional.

Meskipun ada banyak peluang, keanggotaan di BRICS juga membawa tantangan tersendiri. Salah satunya adalah risiko terjadinya perang dagang yang mungkin dipicu oleh kebijakan proteksionis dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Telisa mengingatkan bahwa Indonesia harus siap menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks setelah bergabung dengan BRICS. Ini mencerminkan perlunya strategi yang matang untuk mengelola risiko tersebut.

Keanggotaan Indonesia di BRICS dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat suara negara-negara berkembang dalam reformasi tata kelola global. Dengan bergabungnya Indonesia, diharapkan aspirasi negara-negara Global South dapat lebih terwakili dalam pengambilan keputusan internasional. Ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam organisasi multilateral dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di arena global.

Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, semua pihak kini diajak untuk melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Keberhasilan dalam memanfaatkan keanggotaan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan serta memanfaatkan peluang yang ada. Melalui kolaborasi internasional ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Inflasi Rendah Di Indonesia Cerminkan Stabilitas Harga Pangan Di Awal 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi tahunan Indonesia pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57 persen. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi berada di bawah target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu antara 1,5 persen hingga 3,5 persen. Penurunan inflasi ini mencerminkan stabilitas harga pangan yang berhasil dijaga oleh pemerintah.

Chief Economist PermataBank, Josua Pardede, menyatakan bahwa rendahnya inflasi saat ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Setelah mengalami lonjakan harga pangan akibat fenomena El Nino sebelumnya, kini harga pangan mulai stabil, sehingga memberikan dampak positif terhadap inflasi secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam sektor pangan sangat penting untuk mengendalikan inflasi.

Meskipun inflasi rendah dapat dilihat sebagai sinyal positif dari kontrol harga yang efektif, Josua juga mengingatkan bahwa hal ini tidak selalu mencerminkan daya beli masyarakat yang kuat. Daya beli masyarakat tetap penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsumsi rumah tangga yang stabil pada tingkat 4,9 persen di tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun inflasi rendah, masyarakat masih mampu berbelanja. Ini menandakan adanya keseimbangan antara stabilitas harga dan kemampuan masyarakat untuk membeli barang.

Ekonom lain, Mohammad Faisal dari CORE Indonesia, menekankan pentingnya memperhatikan permintaan domestik untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil. Ia mengingatkan bahwa jika daya beli masyarakat tidak meningkat, inflasi dapat kembali menurun. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan permintaan domestik harus menjadi fokus utama pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi harus seimbang antara pengendalian inflasi dan dukungan terhadap daya beli.

Josua Pardede memproyeksikan bahwa inflasi pada tahun 2025 akan meningkat menjadi sekitar 2,2 persen hingga 2,3 persen. Meskipun demikian, ia menekankan perlunya pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia untuk mendukung permintaan domestik dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi diperkirakan meningkat, langkah-langkah kebijakan yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi.

Dengan inflasi yang rendah dan stabilitas harga pangan yang terjaga, tahun 2025 diharapkan menjadi tahun penuh tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Semua pihak kini diajak untuk memperhatikan perkembangan situasi ini dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Keberhasilan dalam menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan respons masyarakat terhadap kondisi pasar yang dinamis.

IHSG Ditutup Menguat Di Tengah Pelemahan Bursa Asia Pada Awal 2025

Pada tanggal 4 Januari 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat meskipun terjadi pelemahan di bursa saham kawasan Asia. IHSG mencatatkan peningkatan sebesar 1,23 poin atau 0,02 persen, berada di level 7.164,43, menunjukkan ketahanan pasar modal Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Meskipun IHSG menunjukkan penguatan, bursa saham di kawasan Asia umumnya mengalami penurunan. Indeks Nikkei di Jepang melemah 386,62 poin atau 0,00 persen, sedangkan indeks Shanghai di China turun sebesar 51,13 poin atau 1,57 persen. Penurunan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan yang ketat antara negara-negara besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pasar Indonesia menguat, tantangan dari luar tetap mempengaruhi sentimen investor.

Penguatan IHSG didorong oleh beberapa sektor yang mengalami kenaikan signifikan. Sektor teknologi memimpin dengan peningkatan sebesar 1,50 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan transportasi & logistik yang masing-masing naik sebesar 0,96 persen dan 0,56 persen. Kenaikan ini mencerminkan optimisme investor terhadap potensi pertumbuhan sektor-sektor tersebut di tahun 2025.

Meskipun IHSG menguat, terdapat penurunan dalam rata-rata nilai transaksi harian yang turun dari Rp10,64 triliun menjadi Rp9,74 triliun. Rata-rata volume transaksi harian juga mengalami penurunan sebesar 12,40 persen dari 24,4 miliar lembar saham menjadi 21,38 miliar lembar saham. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun ada penguatan indeks, aktivitas perdagangan mungkin tidak seaktif sebelumnya.

Di sisi lain, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp571,38 miliar pada hari perdagangan tersebut. Aksi jual ini menandakan adanya kekhawatiran dari investor asing terhadap kondisi ekonomi domestik dan global. Meskipun demikian, penguatan IHSG menunjukkan bahwa investor lokal tetap optimis terhadap prospek pasar modal Indonesia.

Dengan ditutupnya IHSG yang menguat meskipun terdapat pelemahan bursa kawasan Asia, tahun 2025 dimulai dengan optimisme bagi pasar modal Indonesia. Semua pihak kini menantikan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah dan pelaku pasar untuk menjaga momentum positif ini serta menghadapi tantangan yang ada. Penguatan indeks ini memberikan harapan bagi investor bahwa pasar modal Indonesia dapat terus tumbuh meskipun dalam kondisi global yang tidak menentu.

BPS: Deflasi Tarif Pesawat Dipicu Kebijakan Penurunan Harga Tiket

Pada tanggal 2 Januari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa deflasi tarif pesawat terjadi pada bulan Desember 2024, yang dipicu oleh kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Penurunan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% yang berlaku selama 16 hari, mulai dari 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Kebijakan ini diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dan bertujuan untuk mengurangi beban biaya perjalanan bagi masyarakat yang ingin bepergian selama musim liburan. Dengan adanya penurunan ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah penumpang dan merangsang sektor pariwisata.

Dalam laporan BPS, tercatat bahwa tarif angkutan udara mengalami deflasi sebesar 1,59% pada bulan Desember 2024. Deflasi ini berkontribusi pada penurunan inflasi secara keseluruhan di Indonesia, yang tercatat hanya sebesar 1,57%, terendah dalam sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penurunan harga tiket pesawat tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tetapi juga berpengaruh positif terhadap perekonomian nasional.

Dengan adanya penurunan harga tiket pesawat, permintaan perjalanan meningkat signifikan selama periode Nataru. Banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perjalanan, baik untuk liburan maupun untuk berkumpul dengan keluarga. Kenaikan permintaan ini menjadi indikator positif bagi industri penerbangan dan pariwisata, yang sebelumnya terdampak oleh pandemi.

Maskapai penerbangan juga berperan penting dalam implementasi kebijakan penurunan harga tiket. Mereka diminta untuk menyesuaikan tarif dengan mengurangi komponen biaya seperti fuel surcharge dan biaya pelayanan jasa penumpang. Hal ini dilakukan agar penurunan harga tiket dapat terlaksana tanpa mengorbankan kualitas layanan. Maskapai diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara keuntungan dan pelayanan kepada konsumen.

Dengan adanya kebijakan penurunan harga tiket pesawat yang berhasil menciptakan deflasi tarif angkutan udara, semua pihak berharap bahwa sektor transportasi akan terus berkembang dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang lebih baik bagi industri penerbangan dan pariwisata di Indonesia. Melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah berupaya menciptakan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan domestik.

Carlo Ancelotti Pertimbangkan Latih AS Roma di Masa Depan?

Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti, akhirnya memberikan komentar terkait rumor yang menyebutkan bahwa dirinya akan kembali melatih AS Roma. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk melatih klub Italia tersebut di masa depan, Ancelotti menegaskan bahwa saat ini ia masih sangat bahagia bersama Los Blancos dan tidak berencana meninggalkan klub tersebut dalam waktu dekat.

AS Roma tengah berada dalam periode yang tidak stabil, dengan performa tim yang kadang bagus dan kadang buruk dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini membuat manajemen klub mulai mencari sosok pelatih berpengalaman untuk mengarahkan tim menuju kesuksesan. Salah satu nama yang mencuat adalah Carlo Ancelotti, yang dikenal sebagai pelatih dengan segudang prestasi dan mantan pemain AS Roma, sehingga banyak yang berharap ia dapat kembali ke Olimpico.

Namun, dalam wawancara terbarunya, Ancelotti dengan tegas menyatakan bahwa saat ini ia sangat bahagia di Real Madrid dan tidak berencana untuk meninggalkan klub tersebut dalam waktu dekat. “Saya menangani AS Roma? Untuk saat ini saya sangat bahagia di Real Madrid. Saya ingin bertahan di klub ini selama mungkin,” ungkap pelatih asal Italia tersebut.

Meski demikian, Ancelotti tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan AS Roma di masa depan. Ia mengakui bahwa dalam dunia sepak bola, segala hal bisa terjadi, terutama terkait masa depannya bersama Real Madrid. “Saya tidak tahu berapa lama saya akan bertahan di sini. Kontrak bisa tiba-tiba diputus dan juga bisa diperpanjang,” lanjutnya, memberikan sinyal bahwa ia akan mempertimbangkan opsi tersebut jika kontraknya di Madrid berakhir.

Saat ini, Ancelotti tengah fokus mempersiapkan tim untuk pertandingan berikutnya dan berharap dapat terus memberikan yang terbaik untuk Real Madrid. Meskipun AS Roma terus mencari pelatih baru, tampaknya penggemar klub ibu kota Italia harus menunggu lebih lama sebelum melihat kemungkinan kembalinya Ancelotti ke Serie A.

Aliran Modal Asing Keluar Bersih Dari Indonesia Capai Rp4,31 Triliun

Pada tanggal 30 Desember 2024, Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik mencapai Rp4,31 triliun selama periode transaksi pada 23-24 Desember 2024. Angka ini menunjukkan tren negatif yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, merinci bahwa aliran keluar tersebut terdiri dari berbagai sektor. Di pasar saham, modal asing keluar sebesar Rp0,63 triliun, sementara di pasar Surat Berharga Negara (SBN) tercatat Rp0,86 triliun. Yang paling signifikan adalah di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), di mana aliran keluar mencapai Rp2,82 triliun. Rincian ini memberikan gambaran jelas tentang sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh kondisi pasar saat ini.

Meskipun terjadi aliran keluar pada akhir tahun, total modal asing masuk bersih sepanjang tahun 2024 masih menunjukkan angka positif. Sejak awal tahun hingga 24 Desember, total modal asing masuk bersih di pasar saham mencapai Rp15,61 triliun, di SBN Rp37,94 triliun, dan di SRBI Rp167,83 triliun. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam jangka pendek, minat investor asing terhadap pasar Indonesia tetap ada.

Aliran keluar modal asing ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan moneter yang ketat di negara-negara lain. Investor cenderung menarik investasi mereka dari negara berkembang ketika ada indikasi peningkatan suku bunga di negara maju, seperti AS. Hal ini menciptakan tekanan pada nilai tukar dan imbal hasil obligasi di Indonesia.

Bank Indonesia menyatakan bahwa mereka akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mengoptimalkan strategi kebijakan guna mendukung ketahanan ekonomi eksternal. BI berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan bahwa kondisi pasar tetap kondusif bagi investasi.

Dengan catatan aliran modal asing keluar bersih mencapai Rp4,31 triliun, tantangan bagi perekonomian Indonesia semakin nyata menjelang akhir tahun. Semua pihak kini diharapkan untuk tetap waspada dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Keberlanjutan investasi asing sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan stabilitas finansial negara.