Padang — Sebuah kasus kontroversial terjadi di Padang, Sumatra Barat, yang melibatkan seorang oknum lurah berinisial “L” yang diduga melakukan tindakan mesum terhadap stafnya. Kasus ini menjadi viral setelah sejumlah rekaman dan laporan tentang perilaku tidak etis sang lurah tersebar di media sosial, memicu kecaman dari masyarakat. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Padang segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan lurah tersebut untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut.
Kejadian ini bermula setelah beberapa staf di lingkungan kelurahan mengungkapkan kepada rekan kerja mereka bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan perlakuan lurah yang dianggap melecehkan. Salah seorang staf bahkan melaporkan dugaan pelecehan secara seksual yang dilakukan oleh oknum lurah ini. Laporan tersebut kemudian tersebar luas, memicu kemarahan publik yang menganggap tindakan tersebut sangat merusak citra birokrasi pemerintahan setempat.
Pemerintah Kota Padang tidak tinggal diam terhadap laporan tersebut. Walikota Padang, dalam konferensi pers yang digelar pada 13 Desember 2024, mengonfirmasi bahwa oknum lurah telah dinonaktifkan dari jabatannya. Selain itu, pihak berwenang juga telah menyerahkan kasus ini kepada aparat kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. “Kami tidak akan mentolerir tindakan yang tidak pantas, apalagi jika itu melibatkan perbuatan asusila yang merugikan orang lain,” tegas Walikota Padang dalam pernyataan resminya.
Kasus ini memicu keresahan di kalangan masyarakat Padang. Banyak warga yang mengungkapkan kekesalannya di media sosial, menyayangkan adanya oknum yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Di sisi lain, masyarakat berharap kasus ini menjadi pelajaran agar tindakan serupa tidak terulang di kemudian hari, serta untuk meningkatkan pengawasan terhadap aparat pemerintah agar tetap menjaga integritas.
Sementara itu, pihak kepolisian Padang mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima laporan terkait kasus ini dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi akan memeriksa saksi-saksi dan mencari bukti-bukti yang dapat menguatkan dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh staf kelurahan tersebut. Jika terbukti bersalah, oknum lurah tersebut akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.
Kasus dugaan pelecehan yang melibatkan oknum lurah di Padang ini telah memicu protes keras dari masyarakat dan menjadi sorotan publik. Pemerintah Kota Padang langsung mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan lurah tersebut, sementara penyelidikan hukum terus dilakukan. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban serta mencegah terjadinya pelecehan serupa di masa depan.
