Administrasi Donald Trump aktif melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai pemerintah dengan alasan efisiensi. Salah satu lembaga yang terdampak adalah National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), di mana sekitar 800 karyawan dikabarkan menjadi target PHK.

Sebagian besar departemen di badan ini, yang terdiri dari para ilmuwan dan pakar di bidang cuaca, kelautan, keanekaragaman hayati, serta riset iklim dan pemantauan lingkungan, mengalami pemangkasan staf. Karyawan dengan status masa percobaan—yakni mereka yang bekerja selama satu tahun atau kurang—telah banyak yang kehilangan pekerjaannya. Tercatat ada sekitar 350 hingga 375 pegawai dalam kategori ini di NOAA.

Dalam surat pemberhentian yang diterima karyawan, tertulis bahwa mereka dianggap tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan lembaga saat ini, baik dari segi keterampilan, pengetahuan, maupun kemampuan.

Gelombang PHK ini tidak hanya terjadi di NOAA tetapi juga di beberapa lembaga federal lainnya, dengan alasan yang sama, yaitu kinerja yang dianggap kurang memadai.

Kebijakan ini menjadi tantangan berat bagi NOAA, yang selama ini sudah mengalami kekurangan tenaga kerja di tengah meningkatnya krisis iklim serta cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Dengan berkurangnya staf, kemampuan Amerika Serikat dalam memprediksi badai, tornado, dan fenomena cuaca ekstrem lainnya yang berisiko tinggi pun dinilai akan semakin melemah.

Para ahli meteorologi dan teknisi komputer yang bekerja di berbagai divisi NOAA turut terdampak, termasuk mereka yang bertugas di bagian Penelitian Badai. Salah satu yang terkena PHK adalah Andrew Hazelton, seorang peneliti dengan gelar PhD di bidang meteorologi.

Hazelton memiliki peran dalam meningkatkan akurasi model prakiraan badai serta mengembangkan aspek fisika dalam sistem pemantauan badai. Dalam biografi resminya di NOAA, ia mengungkapkan bahwa sejak kecil ia memiliki ketertarikan besar terhadap meteorologi, terutama setelah mengalami sendiri beberapa badai saat tumbuh di Florida. Sayangnya, kini ia termasuk dalam daftar karyawan yang harus angkat kaki dari lembaga tersebut.