Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, mengkritik kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat karena dinilai tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat. Dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Waspada Genderang Perang Dagang” di Jakarta, Fadhil menyebut metode penghitungan tarif oleh pemerintah AS tidak didasarkan pada formula ekonomi yang jelas dan cenderung membingungkan.

Fadhil menjelaskan bahwa Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen oleh AS, padahal tarif yang dikenakan Indonesia terhadap produk asal Amerika hanya berkisar antara 8 hingga 9 persen. Menurutnya, pemerintah AS mengklaim Indonesia mengenakan tarif hingga 64 persen terhadap produk mereka, dengan dasar perhitungan dari selisih neraca perdagangan antara kedua negara. AS membagi surplus perdagangan Indonesia sebesar 16,8 miliar dolar AS dengan total impor AS dari Indonesia yang mencapai 28 miliar dolar AS, sehingga muncul angka 64 persen yang kemudian dianggap sebagai tarif efektif.

Selain itu, pemerintahan di bawah Presiden Donald Trump turut memasukkan unsur manipulasi mata uang dan hambatan non-tarif (Non-Trade Barriers/NTB) dalam perhitungannya. Fadhil menegaskan bahwa perhitungan NTB sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan menjadi angka tertentu. Bahkan, sejumlah ekonom AS, termasuk profesor dari University of Michigan, mengecam metode tersebut sebagai tidak masuk akal dan tidak ilmiah.

Fadhil menutup dengan menyatakan bahwa banyak pihak sepakat bahwa kebijakan tarif resiprokal AS cenderung dibuat tanpa argumentasi ekonomi yang valid dan berlaku secara global.