Pada 22 November 2024, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi yang menjamin bahwa daya beli masyarakat tidak akan terpengaruh signifikan oleh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Dalam pernyataan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa meskipun tarif PPN akan naik menjadi 12 persen, kebijakan ini dirancang untuk tidak membebani konsumen secara berlebihan. Pemerintah menyatakan telah menyiapkan berbagai langkah untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kenaikan biaya barang dan jasa.

Pemerintah berjanji untuk memberikan kompensasi melalui berbagai program sosial dan bantuan langsung tunai bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, ada juga rencana untuk mengoptimalkan distribusi barang-barang kebutuhan pokok agar tetap terjangkau. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat tetap mempertahankan daya beli mereka meskipun ada perubahan tarif pajak. Program-program bantuan ini akan difokuskan pada keluarga miskin dan kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh perubahan ekonomi.

Kenaikan tarif PPN ini, menurut pemerintah, adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan negara yang diperlukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Meskipun ada potensi dampak jangka pendek terhadap harga barang dan jasa, pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan memperkuat perekonomian nasional dan membawa stabilitas fiskal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.