Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan kantor OJK di Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami pemotongan signifikan. Dari usulan awal sebesar Rp173,9 miliar, alokasi anggaran kini dikurangi menjadi Rp13,4 miliar, mengurangi anggaran sebesar Rp160,6 miliar.

Penyesuaian Anggaran Infrastruktur OJK: Fokus pada Efisiensi

Mahendra menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan anggaran setelah pagu indikatif untuk OJK di tahun 2025 disetujui oleh DPR RI sebesar Rp11,5 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan usulan awal yang mencapai Rp13,2 triliun.

Rincian Penyesuaian Anggaran:

1. Teknologi Informasi:
   • Anggaran untuk langganan dan lisensi teknologi informasi dikurangi dari Rp423,9 miliar menjadi Rp314,3 miliar, menghasilkan penghematan sebesar Rp109,6 miliar.
   • Infrastruktur teknologi informasi juga mengalami pemangkasan dari Rp470,7 miliar menjadi Rp239,7 miliar, menghemat Rp231 miliar. Penyesuaian ini akan dijadwalkan ulang untuk tahun berikutnya.
2. Infrastruktur dan Logistik:
   • Anggaran untuk kantor OJK di Jakarta dikurangi dari Rp449,1 miliar menjadi Rp199 miliar, dengan penundaan pada proyek penataan ruang kantor dan sewa gedung.
   • Untuk kantor OJK di IKN, anggaran mengalami penurunan besar dari Rp173,0 miliar menjadi Rp13,4 miliar.
   • Penyesuaian juga diterapkan pada anggaran untuk kantor OJK daerah, yang dikurangi dari Rp420,9 miliar menjadi Rp194,4 miliar, serta pengadaan aset yang dipangkas dari Rp413,7 miliar menjadi Rp35,4 miliar.

Persetujuan RKA OJK 2025 oleh DPR RI

Komisi XI DPR RI telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK untuk tahun 2025 sebesar Rp11,56 triliun. Rincian anggaran mencakup:

• Pengawasan Sektor Perbankan: Rp1,68 triliun
• Pengawasan Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon: Rp972,77 miliar
• Pengawasan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun: Rp579,74 miliar
• Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Mikro: Rp436,97 miliar
• Inovasi Teknologi Keuangan dan Aset Kripto: Rp143,32 miliar
• Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Audit Internal: Rp469,45 miliar dan Rp245,46 miliar
• Kebijakan Strategis dan Manajemen Strategis: Rp2,24 triliun dan Rp4,78 triliun

Total proyeksi penerimaan OJK untuk tahun 2024 dan 2025 mencapai Rp16,60 triliun, yang terdiri dari registrasi, pungutan tahunan, dan penerimaan lainnya.

Kesimpulan

Pengurangan anggaran ini mencerminkan langkah OJK dalam mengelola anggaran secara lebih efisien dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Dengan fokus pada pengelolaan anggaran yang bijaksana dan penjadwalan ulang pengeluaran, OJK berharap dapat mempertahankan kualitas operasional sambil menghadapi tantangan finansial yang ada.