Tag Archives: Keuangan Syariah

Sektor Keuangan Syariah Meningkat, OJK Dorong Inklusi Hingga Pelosok Desa

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mirza Adityaswara, menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan (SJK) syariah terus menunjukkan kinerja positif hingga Februari 2025. Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,17 persen, kontribusi asuransi syariah naik 7,91 persen, dan piutang pembiayaan syariah meningkat 9,98 persen secara tahunan.

Terkait penguatan kelembagaan, sebanyak 41 perusahaan asuransi dan reasuransi telah menyerahkan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) pada akhir 2023. Dari jumlah itu, 29 unit usaha syariah telah menyatakan akan melakukan pemisahan atau spin-off sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 11 Tahun 2023. Pada tahun ini, direncanakan 18 unit akan melaksanakan spin-off, sedangkan delapan unit lainnya akan mengalihkan portofolionya kepada perusahaan asuransi yang sudah berdiri.

Di sisi lain, OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui sejumlah program. Di antaranya, penyusunan buku khutbah bertema keuangan syariah, kajian pengembangan asuransi karbon syariah, serta peluncuran Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di pedesaan. Program EPIKS merupakan kolaborasi antara OJK, KNEKS, Kementerian Desa, dan Kementerian Agama yang bertujuan memperluas akses keuangan syariah lewat peran strategis penyuluh agama serta BUMDes sebagai agen laku pandai syariah. Implementasi awal program ini akan dimulai di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

BSI Regional VIII Surabaya Catat Pertumbuhan Pesat di 2024 Berkat Bisnis Emas dan Haji

Leave a reply

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Regional VIII Surabaya mencatat kinerja gemilang sepanjang 2024, didorong oleh pertumbuhan signifikan pada segmen bisnis ritel, terutama produk emas dan tabungan haji. Regional CEO BSI Regional VIII Surabaya, Jajang Abdul Karim, mengungkapkan bahwa kedua segmen tersebut mencatat lonjakan pertumbuhan masing-masing sebesar 60 persen dan 23 persen secara tahunan. Keunggulan produk serta layanan berbasis keuangan syariah menjadi faktor utama yang mendorong penetrasi dan inklusi layanan di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sepanjang 2024, pembiayaan Gadai Emas di wilayah ini mencapai Rp1,1 triliun, tumbuh 26 persen secara tahunan. Produk Cicil Emas bahkan mencatat lonjakan hingga 132 persen dengan total nilai mencapai Rp971 miliar. Mayoritas nasabah yang menggunakan layanan ini berasal dari generasi muda berusia 20 hingga 30 tahun. Selain itu, Tabungan Haji BSI juga mengalami peningkatan sebesar 23 persen, dengan jumlah nasabah mencapai 107 ribu orang dan total simpanan sebesar Rp556 miliar. Menurut Jajang, emas semakin diminati sebagai instrumen investasi syariah yang tahan terhadap inflasi, sementara Tabungan Haji menjadi solusi persiapan ibadah ke Tanah Suci.

Selain bisnis emas dan haji, BSI Regional VIII Surabaya juga mencatat pertumbuhan positif di berbagai sektor. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp30 triliun atau naik 20,2 persen secara tahunan, sementara total pembiayaan mencapai Rp25 triliun dengan pertumbuhan 15,3 persen, sehingga total aset meningkat menjadi Rp30,6 triliun atau tumbuh 19,4 persen. Fokus utama BSI dalam menjaga pertumbuhan ini terletak pada pembiayaan berkualitas, transformasi digital, serta inovasi produk dan layanan. Dengan enam area operasional, 165 kantor cabang, 637 ATM, dan 22 ribu BSI Agen, layanan digital BSI semakin berkembang. Hingga Januari 2025, aplikasi mobile banking BYOND by BSI telah memiliki 300 ribu pengguna di wilayah tersebut.

Menko Sebutkan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan

Leave a reply

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi tentang pengembangan ekonomi syariah yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta.

Menko menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sektor ini tidak hanya dapat meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip syariah, diharapkan dapat menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan.

Menurut Menko, ekonomi syariah berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip pertumbuhan berkelanjutan. Investasi dalam proyek-proyek yang berbasis syariah tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Ini menjadi sangat relevan dalam konteks global saat ini, di mana keberlanjutan semakin menjadi fokus utama.

Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan yang memfasilitasi pertumbuhan sektor ini. Menko menyebutkan berbagai inisiatif, termasuk peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syariah, serta penyediaan insentif bagi pelaku usaha yang berorientasi syariah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi syariah di pasar domestik dan global.

Menko juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah, menciptakan lebih banyak peluang investasi, dan mendukung inovasi dalam produk keuangan syariah. Ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengembangan ekonomi syariah juga berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung kewirausahaan. Dengan semakin banyaknya usaha yang berbasis syariah, peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam bisnis ini akan meningkat. Ini sangat penting dalam konteks pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan fokus yang kuat pada ekonomi dan keuangan syariah, Menko optimis bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan dukungan yang tepat, sektor ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.

Pemprov Sulsel Siap Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Dan Keuangan Syariah

Leave a reply

Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengumumkan kesiapan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulsel, Muhammad Basri, dalam konferensi pers di Makassar, menyatakan bahwa pengembangan ekonomi syariah merupakan salah satu prioritas Pemprov Sulsel. “Kami percaya bahwa ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Sulsel. Dengan kolaborasi ini, kami ingin menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, Pemprov Sulsel telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku usaha untuk menyusun program-program yang mendukung pengembangan sektor ini. Beberapa rencana yang akan diimplementasikan antara lain pelatihan bagi pelaku usaha, pengembangan produk keuangan syariah, serta sosialisasi mengenai pentingnya ekonomi syariah kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menambahkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya menjadi pilihan, tetapi juga sebuah kebutuhan di era modern ini. “Dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap bisa meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat, sehingga masyarakat lebih paham tentang manfaat dan pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah,” ungkapnya.

Pemprov Sulsel juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan langkah proaktif ini, Pemprov Sulsel berharap dapat menjadikan wilayahnya sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Timur, serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi nasional. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi tetapi juga membawa nilai-nilai sosial yang positif bagi masyarakat Sulsel.